Download materi CPNS PDF

Titlemateri CPNS
File Size212.1 KB
Total Pages18
Document Text Contents
Page 10

10



Lapisan atmosfer dalam jarak tembak meriam yang dipasang di darat, dianggap sama dengan

udara territorial negara. Di luar jarak tembak adalah udara bebas, dalam arti dapat dilalui

oleh semua pesawat udara negara manapun.

1. b) Von Holzen Dorf

Ketinggian ruang udara adalah 1000 meter dari titik permukaan yang tertinggi.

1. c) Henrich’s

Negara dapat berdaulat di ruang atmosfer selama masih terdapat partikel gas atau partikel-

partikel udara atau pada ketinggian 196 mil.



C. Pemerintah yang Berdaulat

Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang

dihormati dan ditaati, baik oleh seluruh rakyat negara itu maupun oleh negara lain.

Kata “daulat” berasal dari

kata daulah (Arab), sovereignty (Inggris), souvereiniteit (Prancis), supremus (Latin)

dan sovranita (Italia), yang berarti kekuasaan tertinggi. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah

mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam (interne-souvereiniteit) dan ke luar (externe-

souvereiniteit).



D. Pengakuan dari negara lain

Pengakuan negara lain merupakan sikap yang bersifat politis untuk mengakui negara baru

sebagai objek hukum. Pengakuan dari negara lain adalah pengakuan yang bersifat de

facto maupun de jure.

Unsur-unsur terbentuknya negara yaitu rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat

merupakan unsur konstitutif, sedangkan unsur pengakuan dari negara lain merupakan unsur

deklaratif. ***

Amandemen UUD

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD

1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusipemerintahan

negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara

oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia

berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS

1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan

secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_dasar_tertulis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi
http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/PPKI
http://id.wikipedia.org/wiki/18_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/1945
http://id.wikipedia.org/wiki/27_Desember
http://id.wikipedia.org/wiki/1949
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstitusi_Sementara_Republik_Indonesia_Serikat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/17_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/1950
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Sementara_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Sementara_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Dekrit_Presiden_1959
http://id.wikipedia.org/wiki/5_Juli
http://id.wikipedia.org/wiki/1959
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
http://id.wikipedia.org/wiki/22_Juli
http://id.wikipedia.org/wiki/1959

Similer Documents