Download Sejarah Tata Urutan Peraturan Perundang PDF

TitleSejarah Tata Urutan Peraturan Perundang
File Size88.8 KB
Total Pages4
Table of Contents
                            SEJARAH TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
                        
Document Text Contents
Page 3

 Peraturan Daerah Provinsi
 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 Peraturan Desa

Pasca Amandemen

Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri
dari :pembukaan dan pasal-pasal (sesuai pasal II Aturan Tambahan UUD
1945. Konsekuensinya, penjelasan tidak lagi menjadi bagian dari UUD.
Meskipun demikian, penjelasan memiliki fungsi yang penting dalam
rangka menjelaskan tentang norma yang terdapat dalam UUD 1945
sehingga seharusnya mengandung norma yang baru.

Penjelasan Umum, disebutkan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar.
Dikaitkan dengan teorinya Hans Kelsen, “Stufentheorie”, atau theorie vom
Stufenaufbau-nya Hans Nawiasky Pembukaan mengandung sejumlah
tujuan negara dan dasar falsafah bernegara yaitu Pancasila. Posisi
Pancasila dalam UUD adalah sebagai norma dasar suatu negara
(Staatsfundamentalnorm), yang memberikan landasan bagi Aturan Dasar.
Sedangkan materi yang terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945
merupakan Grundgezetze, norma dasar yang memiliki kekuatan mengikat
kepada norma-norma hukum peraturan perundang-undangan, atau
menggariskan tatacara membentuk peraturan perundang-undangan
secara Umum. Hal ini ditunjukkan dalam pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004.
Dengan demikian, UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi
daripada peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Dalam pasal 3, mengatur tentang kewenangan MPR baik tentang
kewenangan mengubah dan menetapkanUUD. Meskipun MPR bukan
lembaga tertinggi Negara lagi namun MPR merupakan lembaga
perwakilan (parlemen) yang oleh konstitusi diberi wewenang untuk
mengubah dan menetapkan UUD. Pembentukan UUD kewenangannya
tidak diberikan kepada lembaga legislatif karena lembaga legislatif hanya
memiliki kewenangan dalam membentuk UU dan kedudukan UU di bawah
UUD.

Sedangkan untuk prosedur amandemen yang diatur dalam pasal 37
terdapat prosedur khusus dengan ketentuan yang lebih kompleks. Dalam
hal substansi perubahan/amandemen masih terdapat kesamaan dengan
UUD 1945 pra amandemen, yaitu mutlak tidak diperbolehkan untuk
merubah/mengamandemen pembukaan UUD 1945, karena didalamnya
terdapat falsafah negara yang merupakan dasar Negara. Selain itu, ada
hal lain yang tidak boleh diganti yaitu bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia (psl 37 ayat 5). Dan ketentuan yang lebih spesifik diatur dengan
peraturan perundang-undangan lainnya.

UUD 1945 pasca amandemen lebih bersifat rigid. Hal ini dikarenakan
persepsi penguasa yang sepakat untuk lebih mengkultuskan UUD 1945
sebagai kesatuan pemikiran dari mayarakat untuk memilih sesuatu yang
ideal dalam hal-hal tertentu yang direfleksikan didalamnya. Selain itu,
nilai historis yang terkandung dalam UUD 1945 membuatnya sebagai

Similer Documents